Kebijakan Publik Pasca Pandemi (Kolaborasi dan Kreativitas dalam Mewujudkan Keberlanjutan)

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak pertengahan Maret 2020 tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan, tetapi juga perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 menyisakan permasalahan yang kompleks di berbagai sektor yang harus segera ditangani, khususnya permasalahan di sektor ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kestabilan daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat pengangguran dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, percepatan pemulihan ekonomi nasional menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Dengan adanya program pemulihan ekonomi ini diharapkan target pemerintah untuk mencapai defisit dibawah 3% di tahun 2023 dapat soft landing. Untuk mewujudkan program prioritas ini, pemerintah telah membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dengan menyusun berbagai kebijakan keuangan negara terutama dalam sektor penerimaan, belanja dan pembiayaang anggara negara. Kebijakan pengelolaan keuangan ini dikenal sebagai kebijakan fiskal. Tantangan pemulihan ekonomi ini menjadi berat karena selain pemulihan ekonomi di dalam negeri pascapandemi Covid-19, pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan resesi global. Pemerintah terus berupaya mencari cara dan strategi agar dapat mengelola keuangan lebih efektif dan program-program prioritas dapat tercapai melalui kebijakan reformasi fiskal. Negara telah menggunakan instrumen fiskal tambahan untuk menangani pandemi COVID-19. Defisit anggaran semakin meningkat karena peningkatan pengeluaran yang cukup besar dan tekanan pada penerimaan karena kontraksi ekonomi. Pada tahun 2020, defisit fiskal anggaran mencapai 6,1% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan rasio utang meningkat hingga 39,4% dari PDB. Meskipun Indonesia berhasil bangkit dari resesi pada akhir tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen per tahun (yoy), defisit anggaran masih cukup tinggi, yaitu 4,65% dari PDB. Pada tahun 2022, pemerintah melakukan reformasi untuk mencapai target defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Untuk meningkatkan basis perekonomian, reformasi fiskal dilakukan. Pemulihan ekonomi dan pelaksanaan reformasi struktural menjadi fokus kebijakan fiskal tahun 2024. Tiga reformasi fiskal dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan fiskal. Ini termasuk reformasi pendapatan pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, reformasi penganggaran belanja dengan meningkatkan pengeluaran, dan reformasi pembiayaan. Buku ini membahas kebijakan fiskal pemerintah dan pelaksanaannya. Reformasi fiskal adalah salah satu langkah nyata untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi. Ini sekaligus merupakan strategi untuk mempertahankan pemulihan jangka pendek dan menengah. Mengoptimalkan pendapatan negara, mendorong peningkatan belanja yang efektif, dan mengoptimalkan pembiayaan anggaran adalah fokus kebijakan fiskal pemerintah tahun 2024. Dengan meningkatkan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya nasional untuk mengatur kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh negeri. Ini adalah bagian dari reformasi fiskal. Buku “Kebijakan Publik Pasca Pandemi (Kolaborasi dan Kreativitas dalam Mewujudkan Keberlanjutan)” ini merupakan naskah essay kumpulan dari berbagai kalangan di lingkup akademik baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Buku ini dibagi menjadi 6 Bab dengan bidang fokus berbeda-beda setiap babnya. Diharapkan buku ini menjadi sebuah referensi bagi kalangan mahasiswa maupun umum dalam menyusun setiap kebijakan bagi kepentingan masyarakatnya.